Bukan Sekadar Pembajakan: Catatan Hari Musik Nasional

Pembajakan menjadi agenda prioritas Triawan Munaf saat dilantik sebagai Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEK). Dirinya bahkan menyatakan ingin menggandeng Kepolisian RI dan membentuk detasemen khusus untuk memberantas praktik pembajakan.

Sebagai salah satu sub sektor dalam industri kreatif, praktik pembajakan menjadi masalah klasik industri musik Indonesia. Bila kita merunut sejarah industri yang dimulai sejak Suyoso Karsono mendirikan perusahaan rekaman Irama pada tahun 1954, pemahaman tentang perlindungan hak cipta bisa dikatakan lambat.

Sejak 1958 hingga tahun 1988 hampir semua album musik dari musisi internasional yang diedarkan di Indonesia adalah produk ilegal. Pemicunya adalah keluarnya Indonesia dari Konvensi Berne pada tahun 1958 agar masyarakat Indonesia dapat menggunakan ciptaan dari negara-negara Barat tanpa harus membayar royalti.

Kebijakan yang dikeluarkan Perdana Menteri Djuanda tadi akhirnya berimbas ke industri musik tanah air. Masih minimnya penghargaan juga pengetahuan soal hak cipta membuat label-label rekaman lokal menekan artis-artisnya melalui mekanisme jual putus. Masa tua yang terlunta akhirnya selalu menjadi kisah klasik bagi kebanyakan musisi-musisi legendaris Indonesia.

Pelanggaran hak cipta di Indonesia mencapai titik nadir ketika Bob Geldof mengecam pemerintah karena membiarkan peredaran kaset bajakan konser Live Aid  yang diselenggarakannya untuk membantu korban kelaparan di Ethiopia pada tahun 1985 silam.

Pemerintah merespon dengan melakukan perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dengan UU Nomor 7 Tahun 1987. Keikutsertaan di Konvensi Berne kembali diratifikasi pada tahun 1997. Lalu di tahun 2002, keluar UU Nomor 19 Tahun 2002  tentang Hak Cipta.

Namun penegakan hukum yang lemah membuat pembajakan tetap menggila. Laporan United States Trade Representative tahun 2014 menempatkan Indonesia sebagai Priority Watch List terkait pelanggaran hak cipta. Posisi Indonesia tidak berubah sejak laporan ini dikeluarkan tahun 1989 silam.

***

Penetrasi internet membuat pola konsumsi musik bergeser, begitu juga dengan pemahaman terhadap hak cipta. Kemudahan akses untuk menikmati musik pada satu sisi menjadi sangkakala untuk industri musik. Namun di sisi berbeda, internet memberikan kemudahan bagi musisi untuk mendistribusikan karya.

Alih-alih menjadikan penjualan album sebagai sumber pendapatan utama, beberapa musisi justru menggratiskan album melalui mekanisme creative common. Pos pemasukan diperoleh melalui pendapatan konser dan penjualan merchandise yang digarap serius.

Fenomena ini yang mestinya menjadi perhatian BEK. Saat ini penekanannya bukan melulu bagaimana memberantas pembajakan, namun menciptakan sistem terintegrasi yang menjamin hak musisi terpenuhi.

Keluarnya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi bukti keseriusan pemerintah menjamin hak musisi. Beberapa hal penting adalah perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang, pembatasan bentuk jual putus, dibentuknya Lembaga Manajemen Kolektif untuk menghimpun dan mengelola royalti, serta dapat digunakannya hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia. Namun peraturan yang di atas kertas ideal ini tentunya harus dibarengi dengan kemampuan pihak-pihak terkait untuk melakukan penindakan hukum secara optimal.

Industri musik Indonesia sebetulnya punya momen bagus pasca krisis ekonomi tahun 1997 silam. Saat daya beli masyarakat menurun, band-band seperti Dewa 19, Sheila On 7, Jamrud, hingga Peterpan justru mampu membukukan penjualan album fisik resmi diatas angka satu juta kopi. Kesuksesan mereguk angka penjualan dibarengi dengan tur panjang keliling Indonesia yang pada gilirannya menggerakkan sektor ekonomi.

Sayang, pemerintah lambat menangkap momentum ini. Pada saat yang sama, Pemerintah Korea Selatan menyiapkan sektor industri kreatif sebagai sektor penting setelah melihat kegagalan ekonomi yang bergantung pada konglomerasi besar.

Presiden Kim Dae-Jung mendorong pertumbuhan sektor musik, film, dan video game dengan memberikan insentif berupa potongan pajak serta pendanaan. Pada tahun 2007, Pemerintah Korea Selatan membenahi aspek legal dengan mengharuskan provider layanan internet untuk menyaring muatan illegal sesuai permintaan dari pemegang hak cipta. Data The International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), organisasi non-profit yang menaungi label rekaman di seluruh dunia, menempatkan Korea Selatan sebagai pasar musik terbesar nomor 11 di dunia.

***

Peluang untuk mengembangkan industri musik kini kembali datang. Dalam satu dekade Indonesia menjadi lahan subur pergelaran musik. Mulai dari meningkatnya frekuensi konser musisi asing dan munculnya festival-festival musik berskala nasional maupun internasional.

Jika pemerintah tanggap, situasi ini bisa menjadi sumber pemasukan negara melalui penyiapan infrastruktur pendukung seperti gedung konser yang representatif, kemudahan perizinan, sampai dukungan keamanan yang memadai.

Selain itu, potensi musisi-musisi dalam negeri seharusnya dilihat pemerintah sebagai bentuk diplomasi gaya baru. Meniru kampanye ‘Cool Britania’ yang dipopulerkan oleh Tony Blair sehingga menjadikan Oasis, Blur dan Radiohead sebagai representasi baru Inggris, sudah saatnya BEK menciptakan skema “ekspor” musik Indonesia ke mancanegara.

Cara paling mudah adalah dukungan kepada musisi yang akan menggelar konser luar negeri. Mulai dari pengurusan dokumen perjalanan sampai bantuan akomodasi. Cara lain, dengan menghidupkan kembali model pertukaran budaya seperti Titian Muhibah.

Pintu kini sudah terbuka lebar. Presiden penggemar musik, animo penonton yang tak pernah surut, bakat-bakat yang bertebaran, juga letupan energi insan-insan kreatif yang tak pernah habis. Kunci kini ada di tangan BEK.

4 Comments

  1. Pingback: Bukan Sekedar Pembajakan: Catatan Hari Musik Nasional | KSI – Koalisi Seni Indonesia

  2. Robin Reply

    Keren ini!

    Logikanya, masalah sebuah industri di negara berkembang itu pasti masalah standar. Seperti kurangnya sumber daya manusia kompeten, model-model kewirausahaan, pengembangan pasar, dan dukungan infrastruktur (termasuk dukungan teknologi dan keuangan). Kenapa ketemunya kok bisa “pembajakan”?

    Ya karena secara historis, yang namanya industri musik di Indonesia itu kan dimulai oleh industri rekaman. Makanya semua hal selalu berpusat kepada industri rekaman. Jadi ketika mencoba mengidentifikasi masalah yang harus dipecahkan, yang muncul adalah pembajakan. Karena, pembajakan itu adalah masalah yang menjadi kambing hitam industri rekaman akan berubahnya perilaku orang mengkonsumsi musik.

    Akhirnya saya sempat berkesimpulan bahwa BEK, seperti badan pemerintah lain, itu malas. Bukannya mencari sumber masalah, tapi mencari yang populer saja di mata masyarakat. Matematikanya, jika follow up yang populer, maka nanti kelihatan seolah mereka itu kerja.

    Silahkan kalau ingin bercitra baik di depan masyarakat. Tapi harapannya, jangan sampai kebablasan. Dari masa ke masa, industri musik diperlakukan seperti komunitas, bukan layaknya sebuah industri. Makanya masalahnya mbulet aja nggak pernah selesai, karena memang tidak pernah diselesaikan. BEK hadir seharusnya menjadi partner strategis untuk industri, bukan jadi bagian dari masalah komunitas.

    Mudah-mudahan BEK bisa berfungsi sebagai lembaga negara yang mampu memfasilitasi industri kreatif di Indonesia. Saya pribadi langsung merendahkan harapan terhadap BEK sejak awal mas Triawan Munaf mengumumkan bahwa musik akan menjadi salah satu lokomotif industri kreatif (harapan sempat naik sampai ke langit) dan pembajakan adalah masalah yang menjadi prioritas untuk dipecahkan (harapan nyungsep ke tanah).

    Ya memang realitanya, selain diawasi dan dikritik, mereka juga perlu dibantu agar dapat membantu industri secara efektif. Kita lihat deh…

    1. Fakhri Zakaria Reply

      Terima kasih untuk tanggapannya mas Robin.

      Saya juga jadi skeptis saat pembajakan dijadikan agenda utama BEK, sementara masalah yang esensial buat diberesin malah gak tersentuh. Saya lihat memang ada kecenderungan pimpinan-pimpinan lembaga negara saat ini berlomba-lomba jadi media darling dengan memainkan isu-isu populer tapi minim menyentuh substansi. Bener kata mas Robin, masalahnya mbulet kesitu lagi karena intinya gak dibenahin.

      Sebetulnya, tugas BEK ini kan terbantu dengan komunitas yang sedikit banyak sudah menjalankan “tugas” yang harusnya jadi tanggung jawab negara, seperti bikin mekanisme “ekspor” musik Indonesia ke luar negeri secara mandiri atau buat sistem distribusi yang saling menguntungkan antara musisi dengan fans.

      Saya mau tanya mas. Setahu saya dulu perwakilan dari komunitas musik (kalau mau disebut begitu) termasuk mas Robin kan diundang untuk FGD dengan Menparekraf untuk bahas dokumen Pengembangan Industri Musik Nasional . Itu sekarang kelanjutannya setelah di tangan BEK bagaimana ya mas?

      1. Robin Reply

        Kalau soal Cetak Biru, konon sih mas Triawan sudah baca. “Bagus” begitu responnya. Waktu itu niat bu Mari kan mau buatin sebuah guidance, agar rezim berikutnya bisa tinggal kerja. Gak tahu deh apakah itu feasible atau tidak di eksekusi. Memang mendisain masa depan sebuah industri tidak bisa hanya pakai Cetak Biru sih.

        Tapi yang pasti setelah dilantik, pas pertama kali TM ketemu pers, BOOM! Permasalahan prioritas kok pembajakan? Hehehe.

        Jadi kesimpulannya saya juga belum tahu sih bagaimana kelanjutannya.

        Soal bantuan dari komunitas, iya benar. Kita selama ini kerja sendiri ya jalan aja sih. Tapi yang kita cari kan sinerji dengan BEK, agar ada efek leverage. Kalau nggak terjadi kerjasama, ya ngapain ada BEK? Saya bahas sedikit di post ini. Sayangnya, wawancara itu bertanya soal pembajakan, tapi jawaban saya tampaknya tidak memuaskan wartawannya. Jadi gak pernah dimuat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>