Musisi di Tahun Politik: Independen atau Konsisten?

Hajatan Pemilu yang rutin digelar saban lima tahun tinggal menunggu hitungan waktu saja. Calon-calon legislatif sampai calon presiden sudah membuat gaduh sekitar kita mulai tahun lalu. Buat musisi, ini saatnya panen rezeki.

Sudah jadi rahasia umum kalau musisi dan politisi ibarat teman tapi mesra. Di depan mereka mungkin mengelak, tapi ternyata kita tahu sama tahu kalau mereka ada main di belakang. Pun, fakta sejarah berbicara.

Rezim Orde Baru melegitimasi kekuasannya lewat “bantuan” musisi. Riset Muhammad Mulyadi dari Jurusan Sejarah Universitas Padjadjaran tahun 2009  mencatat saat operasi militer besar-besaran pasca G30S, TNI membentuk Badan Kerjasama Seniman-Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat (BKS-Kostrad).

BKS-Kostrad punya misi menjalin integrasi dengan rakyat dalam penumpasan komunis melalui panggung hiburan musik. Beberapa musisi yang pernah ikut ambil bagian diantaranya Lilis Suryani, Ony Surjono, Mus Mualim, dan Titiek Puspa.

Sebagai mesin politik utama Orde Baru, Golkar merasa perlu membalas jasa para musisi yang ikut membantu dalam kampanye pemilu. Hasilnya adalah acara Aneka Ria Safari yang digagas oleh Menteri Penerangan saat itu Ali Moertopo selepas menemui Eddy Sud dari grup lawak Kwartet Jaya.

Tujuan awal Aneka Ria Safari begitu mulia: memberi panggung untuk musisi-musisi Indonesia supaya sejajar dengan musisi mancanegara di televisi. Kenyataaanya, yang mendapat prioritas adalah musisi dari Artis Safari.

Organisasi Artis Safari dibentuk Eddy Soed tahun 1971 bersama Bing Slamet dan Bucuk Soeharto, Ketua Departemen Seni dan Budaya DPP Golkar kala itu. Tujuannya, menghimpun artis yang mau diajak keliling daerah untuk berkampanye. Kelompok ini konon punya peran besar bagi kemenangan Golkar.

Andrew Weintraub dalam Dangdut: Musik, Identitas, dan Budaya Indonesia (2012) menyoroti meningkatnya tayangan dangdut di TVRI yang mendominasi 75% acara musik di stasiun televisi plat merah tersebut di medio 1990-an.

Eddy Sud memanfaatkan kepopuleran dangdut untuk mendekati petinggi Golkar guna mendapat akses musik dangdut ke TVRI yang ada di bawah naungan Departemen Penerangan pimpinan Harmoko. Maklum, dia juga punya kepentingan karena istrinya, Itje Trisnawati, adalah penyanyi dangdut.

Harmoko sendiri punya antipati terhadap dangdut. Dirinya mencekal Rhoma Irama untuk tampil di TVRI dan RRI selama kurun waktu 1977-1988 karena lagu-lagu Si Kstaria Bergitar dianggap menghasut khalayak dan mengganggu stabilitas negara, sebuah alasan yang jadi license to kill saat itu. Rhoma waktu itu berafiliasi dengan Partai Persatuan Pembangunan.

Weintraub menyebutkan, penyebab meningkatnya tayangan dangdut bukan murni soal melayani selera masyarakat, tapi pejabat politik yang bernaung di bawah Golkar menciptakan jalinan media, politik, dan budaya. Salah satunya, TVRI rajin menayangkan video klip Tidak Semua Laki-Laki yang dinyanyikan Basofi Sudirman, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga Ketua DPD Golkar Jakarta.

Dan yang baru-baru ini terjadi saat Gita Wirjawan muncul di konser ultang tahun ke-30 Slank di Gelora Bung Karno bulan Desember lalu. Rupanya banyak yang gerah dengan kehadiran peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat ini. Salah satunya pengamat musik Denny Sakrie yang menyarankan musisi seyogyanya independen , tidak berpihak kesana kemari.

***

Sebagai salah satu produk media, musik tidak pernah ada dalam ruang hampa. Aransemen dan lirik yang merupakan bangunan musik adalah bentuk dari proses dari kontruksi makna yang dilakukan oleh musisi. Ada kompromi dalam proses tersebut, terlebih jika sudah memasuki ranah industri. Singkatnya, sudah ada semacam lobi-lobi politik untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Penjelasan tadi  berujung pada kesimpulan bahwa sebuah lagu adalah sebuah pernyataan sikap. Bukan sekedar kata-kata yang dikemas dalam nada. Bahkan lagu se-cheessy “Cari Jodoh” dari Wali jika ditelaah sebetulnya adalah statemen keberpihakan Apoy untuk para bujang-bujang lapuk.

Lalu, haruskah tak berpihak? Maksud saya, independen?

Saya melihat pasca reformasi ada semacam alergi dari publik melihat musisi yang terang-terangan menunjukkan sikap politiknya. Denny Sakrie mungkin salah satunya. Ada ketakutan melihat musisi yang jadi juru kampanye bakal menjadi agen MLM politik. Siapa yang tidak ngiler disodori jumlah fans nyaris sejuta dan tersebar di seluruh Indonesia ?

Tapi ini kan politik. Kalau asumsi musisi yang jadi juru kampanye otomatis fansnya akan sami’na wa’ atho’ na terbukti, caleg dan capres cukup mengakusisi management artist di seluruh Indonesia. Beres perkara. Tapi politik tak semudah memancing kemarahan Ani Yudhoyono di Instagram.

Kontestan pemilu saat ini menghadapi apa yang disebut sebagai floating mass, massa mengambang. Jumlah mereka banyak tapi mereka masih galau politik. Ini juga yang ada di potret fans musisi Indonesia hari ini. Floating fans.

Ben O’ Hara, kolumnis di situs TheBiz yang berkonsentrasi pada bahasan tentang bisnis musik, membagi tipikal fans di industri musik. Kelompok pertama adalah Music Fans. Mereka yang masih setia membeli rilisan album fisik idolanya, menghabiskan waktu berjam-jam mengagumi artwork sampulnya, mendengarkan dengan seksama susunan lirik dan aransemen, serta antusias dalam diskusi sampai mulut berbusa-busa masuk dalam kategori ini.

Sementara kelompok kedua adalah Popular Culture Fans. Masuk dalam kelompok iniadalah mereka yang penasaran terhadap musisi yang saat ini merajai chart dan menjadi heavy rotation di TV dan radio. Inilah wajah fans musik Indonesia hari ini. Jangan heran kalau pagi mereka datang ke stasiun televisi untuk berjoged absurd dengan band idolanya, lalu malam datang ke konser musisi yang lain sambil tak lupa membawa bendera. Bendera Slank atau OI. Sebuah kombinasi yang ajaib.

***

Lebih dari itu, seperti kata Seurieus, “Rocker juga manusia.” Saya perluas lagi: musisi. Hanya karena musisi lantas mereka tidak berhak punya pilihan politik? Musisi juga warga negara. Sebagai warga negara, hak politik mereka di Pemilu juga dijamin konstitusi. Dari hak untuk nyoblos sampai hak untuk nyaleg , bahkan kalau perlu nyalon jadi presiden. Sudah dijelaskan secara gamblang di Pasal 28 UUD 1945.

Saat kampanye presiden Amerika Serikat tahun 2012 lalu, lebih dari 30 musisi menjadi endorsements Barack Obama. Beberapa nama diantaranya adalah Jason Mraz, Jay Z, Beyonce, Katy Perry, sampai Bruce Springsteen. Saingannya, Mitt Romney didukung oleh Kid Rock, Dave Mustaine, dan lain-lain.

Keterlibatan musisi tadi punya peran besar dalam kemenangan Obama. Mantan Anak Menteng tadi secara khusus menyampaikan testimonialnya untuk Jay-Z dan Beyonce. “”To Bey and Jay, thank you for your friendship.”

Dalam lingkup yang lebih besar, musisi-musisi yang secara tegas dan kosisten menunjukkan sikap politiknya justru punya kredibilitas di depan publik yang sekarang makin pintar dan kritis. Dengan makin terbukanya akses informasi, fans bisa mudah menilai apakah pilihan politik musisi idolanya layak untuk diikuti atau tidak daripada yang malu-malu kucing saat ditanya soal sikap politik.

Saya baru melihat Ahmad Dhani yang secara tegas menunjuk Partai Kebangkitan Bangsa sebagai afiliasi politik. Untuk musisi lain, saya baru melihat hubungan mereka dengan partai politik atau calon presiden sekedar hubungan profesi. Dalam artian tugas mereka hanya sebagai penarik massa saat kampanye saja, belum sampai ke tataran kader partai. Karena sifatnya hubungan profesi, tidak perlu heran kalau di kesempatan lain mereka juga ditanggap oleh partai atau calon presiden lain.

Menganggap fans mudah dipengaruhi musisi idolanya menurut saya terlalu berlebihan di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini. Ngomong-ngomong kalau musisi harus independen berarti pengamat musik yang menyarankan juga harus ikut independen juga dong. Sanggup ndak?

 

 

 

 

 

6 Comments

    1. masjaki Reply

      Cieeeehhhh….btw saya saksi mata waktu mas Widi ngedebat si DS di acara @america tahun 2011 (saya lupa tangggalnya tapi ada si Kevin Aprilio) hihihihihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *